PENATAAN PASAR BARU KARANG MULYA KEC.PANGKALAN BANTENG KOTAWARINGIN BARAT ANTARA TAHUN 2000 - 2012

Pasar Baru Karang Mulya yang terletak di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten KotaWaringin Barat adalah Pasar Swadaya. Berdiri di atas lahan milik desa (KUD) seluas 1 hektar ini dibangun sekitar tahun 1999 dengan inisiatif dan sumber dana swadaya masyarakat desa. Pembentukan Panitia Pembangunan Pasar pada awalnya terbentur oleh sistem yang tidak memihak kepada kepentingan seluruh masyarakat, tidak heran jika ada anggota Panitia Pembangunan yang mempunyai jatah kepemilikan kios lebih dari satu. Dengan fisik bangunan yang terkesan amburadul, deretan kios sudah berjejer sepanjang jalan raya P.Bun-Sampit.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk desa yang pada awal 2000 sekitar 500 kk, ditambah tumbuhnya sektor ekonomi desa dari adanya perluasan kebun sawit dan karet (ASTRA,AGRO dll), maka pada sekitar tahun 2005 pasar yang tadinya masih berupa bangunan kosong, lambat laun mulai terisi dengan pedagang, apalagi saat itu desa Karang Mulya sudah menjadi ibukota Kecamatan Baru yaitu Pangkalan Banteng.Pihak pemerintah kabupaten memberi dukungan dengan membangun 2 los sayur dan ikan di belakang deretan depan kios pertama.Pedagang sayur dan ikan yang pagi hari banyak bertebaran di pinggir jalan oleh Pak camat saat itu (Hermon.msi) diminta untuk menempati lapak pasar yang disediakan, pada awalnya mereka tidak mau dengan alasan sepi. 

Masuknya pedagang sayur dan ikan dari Pulau Jawa dan Ibukota kabupaten semakin menambah ramainya suasana pasar,kemudian kios yang dulu kosong banyak yang sudah dipindah tangankan dengan harga lumayan murah, untuk ukuran 4 x 10 meter cukup membayar 15 juta saja. 

Untuk menertibkan pedagang sayur dan ikan yang jumlahnya makin bertambah dibentuklah Pengurus Pasar di awal tahun 2007. Tugasnya adalah menata, merawat dan melayani berbagai kebutuhan pedagang seperti air,listrik,perbaikan jalan, perbaikan sarana dan prasarana lain di dalam pasar. Pada awalnya Pengurus Pasar jilid I ini bekerja sangat baik, tetapi  karena tidak adanya kontrol yang baik dari Pemerintah Desa baik dari segi manajemen dan rekruitmen staf pengurus lambat laun hasil retribusi yang selayaknya untuk biaya operasional pasar banyak yang bocor ke saku para Pengurus. Tingginya tarif perbaikan kios, mahalnya tarikan listrik dan beban-beban lain memicu perseteruan antara para pedagang dan Pengurus Pasar.

Kemudian Pengurus Pasar jilid I dibubarkan dengan meninggalkan manajemen dan pengelolaan dana yang tidak karuan, lalu dibentuklah Pengurus Pasar jilid II sekitar akhir 2011. Pengurus Pasar jilid II ini sama sekali tidak menempatkan orang-orang profesional dibidangnya, melainkan asal comot saja. terbukti dengan semakin tidak karuannya kondisi keuangan pasar. Pasar yang tahun 2011 diperkirakan omzetnya lebih dari 15 milyar perbulan rasanya tidak menjadikan masyarakat desa mendapat keuntungan, terbukti tidak adanya setoran ke kas desa yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan sarana dan sarana seluruh masyarakat desa.Kenaikan Retribusi harian dan bulanan yang tidak disosialisasikan kepada pedagang terlebih dulu, banyaknya pungutan yang tidak tahu untuk apa, penyewaan jalan pasar untuk pedagang kecil yang uangnya tidak juga ada yang tahu  kemana, ongkos parkir kendaraan yang mahal semakin menambah ketidak nyamanan pengunjung pasar dan para pedagang kecil yang berpenghasilan pas-pasan.Banyak yang tidak percaya apabila tahu bahwa dengan kondisi pasar yang ramai terlebih saat Pasar bulanan para karyawan perkebunan yang tumpah ruah menyimpan banyak permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan. Kini di akhir tahun 2012 saat pemerintah desa mengadakan hajatan ulang tahun desa dengan dana tak kurang dari 250 juta hampir tiap hari terlihat Panitia Ulang Tahun Desa hilir mudik mencari sumbangan ke sana kemari, banyak pihak termasuk saya berpendapat, apabila Pasar yang merupakan urat nadi desa dikelola dengan baik tidak akan begini jadinya, paling tidak hasil pengelolaan pasar bisa memberi masukan dana yang lumayan besar sehingga tidak membebani masyarakat dengan sumbangan-sumbangan. 

(Hasil pengamatan Penulis dan wawancara dengan berbagai sumber)